Gebrakan Baru Pemilu: MK Bikin Parpol Ketar-ketir, Caleg Perempuan Wajib 30 Persen atau Didiskualifikasi! NasDem: Kami Paling Siap!

AKURAT BANTEN — Peta politik tanah air mendadak gempar dan berubah radikal.

Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengetok palu putusan sejarah yang membuat banyak pengurus partai politik (parpol) pusing tujuh keliling.

Lewat putusan terbaru mengenai keterwakilan perempuan, MK menegaskan bahwa kuota minimal 30 persen caleg perempuan bukan lagi sekadar pajangan administratif di atas kertas.

Kini, ada sanksi mengerikan yang siap mengintai di tikungan Pemilu: Diskualifikasi total parpol di daerah pemilihan (dapil) terkait jika gagal memenuhi kuota tersebut!

Langkah berani MK ini sontak membuat dinamika internal parpol ketar-ketir.

Bagaimana tidak? Selama ini, rahasia umum menunjukkan banyak parpol yang kerap "mengakali" aturan dengan menaruh caleg perempuan hanya sebagai pelengkap prasyarat di menit-menit terakhir, tanpa proses kaderisasi yang matang.

Namun, di saat kubu lain mulai panik dan sibuk merombak strategi, Partai NasDem justru tampil dengan kepercayaan diri penuh.

Mereka mengeklaim sebagai pihak yang paling siap menghadapi sekoci baru regulasi ini.

Bagi kami, ini bukan lagi soal mematuhi aturan baru yang mendesak, melainkan pembuktian dari ideologi yang sudah lama kami jalankan. Ketika yang lain baru bersiap, fondasi keterwakilan perempuan di NasDem sudah berdiri kokoh.

Baca Juga: 'Saya Memilih Tak Berkhianat!' Cerita Menggetarkan Maman Abdurrahman Saat Menolak Gembosi Airlangga Hartarto

Mengapa Putusan MK Ini Bikin Parpol Ketar-Ketir?

Untuk dipahami, gugatan yang berbuah putusan progresif ini awalnya diajukan oleh empat mahasiswa kritis, yakni Maya Novita Sari, Imas Dion Febriani, Cahya Camila Evanglin, dan Fatati Nailul Munadia.

Mereka jeli melihat adanya celah hukum (lex imperfecta) di mana aturan 30 persen caleg perempuan selama ini mandul karena ketiadaan sanksi yang memberikan efek jera.

Dengan dikabulkannya sebagian gugatan tersebut oleh MK, konsekusinya kini menjadi sangat fatal.

Jika di sebuah dapil jumlah caleg perempuan suatu parpol kurang dari 30 persen, maka KPU berhak membatalkan kepesertaan parpol tersebut di dapil itu.

Artinya, seluruh suara partai di daerah tersebut bisa hangus seketika dan mereka kehilangan kesempatan meraih kursi parlemen.

Skenario terburuk inilah yang membuat mesin politik parpol lain dipaksa bekerja ekstra keras.

Baca Juga: Heboh! Dokter Tifa Ungkap Sosok Peneliti yang Mengaku Diancam 'Potong Leher' Usai Bongkar Sesuatu tentang Jokowi

NasDem di Atas Angin: Bukan Beban, Tapi Kebanggaan

Merespons guncangan politik ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, menegaskan bahwa partainya tidak merasa terbebani sama sekali dengan keputusan tegas dari mahkamah hukum tertinggi itu.

"Selama ini sudah berjalan kok dengan baik aturan-aturan KPU dan partai mengikutinya, jadi semangat MK sama perwakilan perempuan itu jadi bagian utama di pencalegan," ujar Sahroni dengan nada optimis.

Bagi NasDem, pemenuhan kuota perempuan bukanlah komoditas buru-buru menjelang pemilu.

Keterlibatan aktif kaum perempuan di kancah politik praktis diklaim sudah diimplementasikan secara organik sejak periode kedua partai ini bergabung dalam kontestasi pemilu legislatif.

NasDem memandang putusan MK ini justru sebagai angin segar yang memvalidasi arah politik mereka selama ini.

Baca Juga: Babak Akhir Kasus Ijazah Jokowi: Dr. Tifa dan Roy Suryo di Ujung Tanduk! Akankah Dipenjara?

Genderang Perang Keadilan Gender Dimulai

Keputusan MK ini menjadi batu ujian (torehan ujian) sesungguhnya bagi moralitas dan keseriusan parpol di Indonesia dalam melakukan kaderisasi.

Publik kini bisa melihat dengan jelas, mana partai yang benar-benar peduli pada kesetaraan gender, dan mana partai yang hanya memanfaatkan perempuan sebagai "pemanis" daftar caleg demi lolos verifikasi.

Di saat kompetitor lain mulai memutar otak dan berburu kader perempuan secara instan demi selamat dari jerat diskualifikasi, NasDem tampaknya bisa bernapas lega di atas angin.

Akankah putusan tegas MK ini benar-benar melahirkan parlemen yang lebih inklusif, atau justru memicu badai sengketa baru di internal parpol yang tidak siap?

Satu yang pasti, genderang perang Pemilu kini mengharuskan perempuan berada di barisan paling depan, memegang kendali, bukan lagi sekadar pelengkap di barisan belakang. (***)